Pengelola JDIH Kemenkes Lakukan Studi Banding ke JDIH Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan persiapan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan, Biro Hukum Kementerian Kesehatan melaksanakan studi banding Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Keuangan pada Rabu tanggal 20 Maret 2024. Pertemuan tersebut didasari karena JDIH Kemenkes baru akan memulai pengelolaan JDIH di tahun 2024. Berdasarkan struktur organisasi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, pengelolaan JDIH Kemenkeu menjadi tugas dan fungsi Subbagian Hukum Pengadaan dan Informasi Hukum, dibawah Bagian Hukum Kekayaan Negara dan Informasi Hukum.

Diketahui JDIH Kementerian Keuangan telah mendapatkan 8 (delapan) kali penghargaan dari JDIHN yaitu piagam penghargaan tahun 2014, pengelola JDIH terbaik 1 tahun 2014, website JDIH terbaik dari segi konten tahun 2016, penghargaan sistem integrasi informasi hukum tahun 2017, juara I tahun 2018 kategori kementerian, juara 1 tahun 2019 kategori kementerian, penghargaan aplikasi android terbaik tahun 2019,  penghargaan terintegrasi dengan sistem JDIHN tahun 2019, Stand terbaik JDIH EXPO 2019, juara 1 tahun 2020 kategori kementerian, penghargaan kategori aplikasi mobile JDIH terbaik tahun 2020, juara 5 tahun 2021 ketagori kementerian.

Dengan studi banding ini diharapkan pengelolaan JDIH Kemenkes dapat dapat terbentuk sesuai amanah Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional. Beberapa masukan yang didapat dari Studi Banding ini diantaranya:

1.menambah SDM terkait bidang Informasi teknologi yang kompeten

2.meningkatkan kompetensi SDM terkait bidang informasi teknologi melalui pelatihan di institusi

3.pengolahan dokumen hukum secara terstruktur (text file)

4.membangun kemitraan dengan Kemendikbud untuk magang mahasiswa dalam program kampus merdeka